1. 1.      Alasan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis

Dalam kasus Indonesia, kapitalisme global telah menjadikan sistem ekonomi Indonesia mengarah pada spectrum kapitalistik karena besarnya pengaruh modal terhadapnya. Kondisi seperti ini terlihat pada ketiadaan kemandirian dengan tergantung pada utang luar negeri yang menyebabkan Indonesia harus tunduk pada pemilik modal. Oleh sebab itu Indonesia harus terus bebenah khususnya dalam system perekonomiannya. Dan dapat disimpulkan bahwa system ekonomi yang diterapkan di Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh system politik yang tengah berkembang.

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja

Tujuan yang hendak dicapai bukanlah sekedar mencetuskan suatu terobosan ekonomi melelui big push, melainkan juga untuk mendorong perkembangan masyarakat yang lebih menyeluruh artinya untuk mencapai demokrasi nasional yang kemudian akam menuju pembangunan tahap sosialisme. (Yahya Muhaimin, 1991) Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Dan hal ini menunjukkan ciri khas dari sistem ekonomi sosialis dimana Sistem Ekonomi Sosialis merupakan sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat.  Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba, Korea, Eropa Timur dan RRC.

(http://rudyminory.blogspot.com/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia_21.html)

 

 

Bukti Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis:

v  Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)

dengan tujuan:

  • Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
  • Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
  • Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai berikut.

  1. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
  2. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
  3. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. (http://dianae.blog.com/2011/03/09/sistem-ekonomi/)

 

v  Dekon dan Peraturan 1963

Pada bulan Maret 1963, dicanangkan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dimaksudkan untuk menguraikan metode yang hendak digunakan untuk melaksanakan Rencana Delapan Tahun. Menurut Dekon, pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam dua tahap yakni :

  1. Tahap pertama adalah penataan ekonomi yang sifatnya nasional dan demokratis serta bersih dari sisa peninggalan imperialisme dan feodalisme.
  2. Tahap Kedua adalah tahap pembangunan ekonomi sosialis Indonesia

Dekon mencerminkan maksud pemerintah untuk mengadakan perubahan yang radikal dalam kebijaksanaan ekonominya. Dekon memberi bimbingan positif untuk empat bidang yakni:

  1. Penentuan laju pertumbuhan ekonomi
  2. Peningkatan laju penanaman modal dalam negeri dan asing
  3. Pembukaan hubungan ekonomi internasional
  4. Penentuan kegiatan ekonomi sektor swasta, koperasi dan negara

Peraturan 26 Mei merupakan suatu program stabilisasi ekonomi yang dilaksanakan melalui empat belas peraturan untuk membendung inflasi. Mengandalkan mekanisme pasar dan harga-harga yang ditentukan melalui mekanisme tersebut. Merupakan upaya berani untuk menyeimbangkan anggaran nasional, menghapuskan banyak pengawasan harga, memberikan otonomi yang besar kepada perusahaan negara dan menyerahkan perusahaan kecil kepada pemerintah daerah. (Yahya Muhaimin,1991)

 

  1. 2.      Perkembangan Sosialisme Saat ini hubungannya dengan negara maju dan berkembang

Sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kemasyarakatan tertentu, yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Sosialisme sebagai ideology politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujutnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional–parlementer , dan tanpa kekerasan.

Sosialisme sebagai ideology politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri. Adanya kemiskinan, kemelaratan ,kebodohan kaum buruh, maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.

Dalam perkembangan sosialisme terdiri dari berbagai macam bentuk seperti sosialisme utopia, sosialisme ilmiah yang kemudian akan melahirkan berbagai aliran sesuai dengan nama pendirinya atau kelompok masyarakat pengikutnya seperti Marxisme-Leninisme,Febianisme dan Sosial Demokratis.

Pada permulaan tahun 1960 banyak diantara partai sosialis demokrat Eropa yang melepaskan dengan hubungan ikatan-ikatan idiology Marx. Mereka mengubah sikapnya terhadap hak milik privat dan tujuan mereka yang semula tentang hak milik kolektif secara total. Perhatian mereka curahkan terhadap upaya menyempurnakan ramuan pada perekonomian yang sudah menjadi ekonomi campuran. Akibatnya disfungsi antara sosialis dan negara kesejahteraan modern (The modern welfare state) kini dianggap orang sebagai perbedaan yang bersifat gradual.

Menurut Milton H Spencer sosialisme demokrasi modern merupakan suatu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui tindakan

(1)   memperkenalkan adanya hak milik privat atas alat-alat produksi

(2)   melaksanakan pemilikan oleh Negara (public ounership) hanya apabila hal tersebut diperlukan demi kepentingan masyarakat

(3)   mengandalkan diri secara maksimal atas perekonomian pasar dan membantunya dengan perencanaan guna mencapai sasaran sosial dan ekonomis yang diinginkan ( Winardi, 1986: 204).

Sosialisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat bangsa yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Sosialisme yang ada disetiap negara memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi sejarahnya. Dalam sosialisme tidak ada garis sentralitas dan tidak bersifat internasional. (http://sejarahperjuangan.blogspot.com/2010/01/sosialisme-di-berbagai-negara.html)

 

v  Sosialisme di negara maju

Di negara-negara Barat (negara maju) sosialisme diartikan sebagai cara mendistribusikan kekayaan masyarakat secara lebih merata. Kepemilikan oleh masyarakat secara kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi dasar, dioperasikan untuk digunakan bukan untuk mencari laba. Dalam pelaksanaannya, pemerintah sosialis di negara maju bervariasi dan cenderung tidak konsisten dengan doktrin. Salah satu contoh misalnya Singapura yang menurut bentuknya negara sosialis tetapi dalam kenyataannya adalah kapitalis agresif.

Di Eropa, partai sosialis berkuasa di berbagai negara termasuk di Inggris, Prancis, Spanyol, Yunani, dan Jerman. Di Inggris, partai buruh sebagai partai politik pada waktu lalu, menasionalisasi beberapa industri dasar seperti baja, pembuatan kapal, tambang batu bara dan perusahaan kereta api walaupun tidak terlalu jauh bergerak ke arah itu. Sosial Demokrat adalah nama yang diberikan orang Jerman untuk partai politik sosialis mereka. Pemerintah sosialis Prancis dan Spanyol pun telah meluncurkan program privatisasi perusahaan milik pemerintah. Program-program ini tidak sesuai dengan doktrin sosialis yang murni. Sedangkan sosialis di negara berkembang pada umumnya melaksanakan sosialisme pada tingkat-tingkat tertentu. Pemerintah biasanya memiliki dan mengendalikan hampir semua faktor-faktor produksi. Kekurangan modal, teknologi, manajemen yang terlatih dan buruh yang terampil adalah karakteristik negara berkembang, dan negara maju atau organisasi internasional sering memberikan bantuan melalui pemerintah negara berkembang.

(http://sejarahperjuangan.blogspot.com/2010/01/sosialisme-di-berbagai-negara.html)

 

v  Sosialisme di negara berkembang

Negara-negara miskin berhasrat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari segi kepentingan dalam negeri pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan satu-satunya cara untuk mencapai srtandart hidup, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Ada dua cara untuk mencapai pembangunan ekonomi yang pesat:

  1. Menggunakan cara yang telah digunakan oleh Negara Barat (maju), pasar bebas merupakan alat utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
  2. Komunisme, dalam metode ini Negara memiliki alat-alat produksi dan menetapkan tujuan yang menyeluruh. Dalam menghadapi masalah modernisasi ekonomi Negara-negara berkembang pada umumnya tidak mau meniru proses pembangunan kapitalis Barat atau jalur pembangunan komunisme. Mereka menetapkan sendiri cara-cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing Negara.
  3. Sosialisme. Dalam konteks negara terbelakang/berkembang sosialisme mengandung banyak arti pertama di dunia yang sedang berkembang sosialisme berarti cita-cita keadilan sosial . Kedua istilah sosialisme di Negara-negara berkembang sering berarti persaudaraan, kemanusiaan dan perdamaian dunia yang berlandaskan hukum. Arti Ketiga sosialisme di Negara berkembang ialah komitmen pada perancangan ( Willan Ebenstein,1994: 248-249)

Melihat tersebut di atas arti sosialisme pada negara berkembang dengan Negara yang lebih makmur karena perbedaan situasi histories. Di dunia Barat sosialisme tidak diartikan sebagai cara mengindustrialisasikan Negara yang belum maju, tetapi cara mendistribusikan kekayaan masyarakat secara lebih merata. Sebaliknya, sosialisme di Negara berkembang dimaksudkan untuk membangun suatu perekonomian industri dengan tujuan menaikkan tingkat ekonomi dan pendidikan masa rakyat, maka sosialisme di negara Barat pada umumnya berkembang dengan sangat baik dalam kerangka pemerintahan yang mantap (seperti di Inggris dan Skandinavia), sedangkan di Negara berkembang sosialisme sering berjalan dengan beban tardisi pemerintahan yang otoriter oleh kekuatan imperialism asing atau oleh penguasa setempat. Karena itu ada dugaan sosialisme di Negara berkembang menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap praktek otoriter dibandingkan dengan dengan yang terjadi sosialisme di Negara Barat. Kalau Negara-negara berkembang gagal dalam usahanya mensintesakan pemerintahan yang konstitusional dan perencanaan ekonomi ,maka mereka menganggap bahwa pemerintahan konstitusional dapat dikorbankan demi memperjuangkan pembangunan ekonomi yang pesat melalui perencanaan dan pemilikanindustri oleh Negara. (http://www.scribd.com/doc/51585607/SOSIALISME)

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber Buku :

Muhaimin, Yahya A. Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia, 1950-1980. Jakarta: LP3ES

Sumber Internet :

http://www.scribd.com/doc/51585607/SOSIALISME

http://dianae.blog.com/2011/03/09/sistem-ekonomi/

http://galihpangestu14.wordpress.com/2011/02/22/sejarah-sistem-perekonomian-indonesia/

http://rudyminory.blogspot.com/2011/02/sistem-ekonomi-indonesia_21.html

http://sejarahperjuangan.blogspot.com/2010/01/sosialisme-di-berbagai-negara.html